Dari 28 caleg DPD yang berkompetisi untuk merebut 4 kursi di DPD (Dewan Perwakilan Rakyat salah satunya yaitu Drs.Barthel B Usin, namun kelihatannya keberuntungan belum berpihak.
Dalam pemilu yang diselengarakan 9 April yang lalu beliau hanya mampu menduduki rengking ke 12 dengan 29.341 suara.
Para caleg yang meduduki peringkat 1 samapai 4 kali ini yaitu :
Hj Permana Sari 90.149
Hamdani 88.258
Said Akhmad Fawzy Zain Bahsin 76.511
Rugas Binti 65.201
Lengkapnya urutan suara Caleg DPD daerah pemilihan Kalteng adalah sebagai berikut :
No NAMA CALEG PEROLEHAN SUARA
1 Andi Darmaji 48.071
2 HA Djurdjani 20.104
3 H Ahmadi Isa 61.430
4 Barthel B Usin 29.341
5 Bernandus 30.411
6 Hj Daris Susilawati 31.896
7 F Sion Ibat 25.436
8 Godhard A Nion 28.483
9 Hamdani 88.258
10 Heriyanto M Garang 38.480
11 KMA M Usop 22.522
12 Lukas Tingkes 31.033
13 Mansyah Syafriel Syaffioedin 9.846
14 Matlim Alang 5.605
15 M Yamin Mukhtar 16.742
16 Nahson Taway 19.123
17 Noor Ivansyah 8.257
18 Hj Permana Sari 90.149
19 Pujo Purnomo 9.208
20 Romansyah Sanusi 11.941
21 Rugas Binti 65.201
22 Said Akhmad Fawzy Zain Bahsin 76.511
23 Sofyan Chairul 23.563
24 Tjiwie Sjamsuddin 8.604
25 Untung Torang 14.465
26 Yanedi Jagau 6.342
27 Zain Fajeri Zainuddin 9.870
28 Zulkarnain Yahya 33.517
Rabu, 29 April 2009
Minggu, 26 April 2009
.jpg)
Jumat, 24 April 2009
Pengendalian Kebakaran Dianggarkan Rp. 36,7 M
Tahun ini nampaknya pemerintah akan lebih serius dalam menangani bahaya kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di Provinsi Kalteng. Keseriusan itu terlihat dari besarnya anggaran dana yang bakal dikucurkan, yakni sebesar Rp. 36.704.399.030. Jumlah ini jauh lebih besar dari anggaran penanganan kebakaran tahun lalu, yang hanya berkisar Rp. 4,6 M.
Kepala Badan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah (BPPLHD) Provinsi Kalteng, Moses Nicodemus menjelaskan, anggaran ini bersumber dari APBN dan APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pendanaan dari APBN senilai Rp. 15. 243.190.000 dan dari APBD sebesar Rp. 21.461.209.035.
Alasan mengapa anggaran lebih besar dibanding tahun lalu, lanjutnya, karena selain digunakan untuk penanganan, juga akan digunakan untuk program pengendalian kebakaran, termasuk di dalamnya anggaran program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) serta Program Pertanian menetap. Dikatakannya pula dalam program pengendalian kebakaran hutan, lahan dan perkarangan, Pemerintah lebih memfokuskan pada pemanfaatan lahan terlantar. Pasalnya, berdasarkan hasil survey kebakaran lahan tahun lalu, diketahui bahwa dari seluruh lahan yang terbakar, hampir 80 persennya merupakan lahan terlantar yang sengaja maupun yang tidak sengaja di tinggal petani atau peladang. “Tahun lalu, 80 persen lahan terbakar adalah lahan terlantar. Karena itu, tahun ini pemerintah lebih memprogramkan pada pemanfaatan lahan “, jelas Moses di ruang kerjanya, Kamis (21/2).
Lanjutnya, akan dilaksanakan berbagai kegiatan yang tujuannya memberi pengertian dan pengetahuan bagaimana cara memanfaatkan lahan terlantar baik bagi petani, peladang, peternak serta seluruh masyarakat. Adapun macam kegiatan, diantaranya adalah memberikan berbagai pelatihan bagi kelompok pengendali kebakaran, pengembangan ternak hewan baik itu, sapi ayam, dan babi. Penyerahan bantuan berupa herbisida dan hand traktor hingga pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berhasil memanfaatkan lahan terlantar.
“Selain rencana aksi dari Pemerintah Pusat, Kabupaten/ Kota diwajibkan menyumbangkan rencana aksinya masing-masing, dengan menyesuaikan kondisi daerah. Dan untuk menfinalkan rencana pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebakaran tahun ini, kami akan melakukan rapat bersama pada tanggal 3-4 Maret”, jelas Moses.
Ditambahkannya, dalam program tersebut seluruh kabupaten wajib menyumbangkan dana program dari APBD daerahnya masing-masing. Namun sampai saat ini, masih ada beberapa kabupaten yang belum menyerahkannya. Karenanya dia mengharapkan, sebelum rapat kerja bersama yang dipimpin Gubernur terlaksana, seluruh Kabupaten/Kota telah menyerahkan dananya. (**)
Kepala Badan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah (BPPLHD) Provinsi Kalteng, Moses Nicodemus menjelaskan, anggaran ini bersumber dari APBN dan APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pendanaan dari APBN senilai Rp. 15. 243.190.000 dan dari APBD sebesar Rp. 21.461.209.035.
Alasan mengapa anggaran lebih besar dibanding tahun lalu, lanjutnya, karena selain digunakan untuk penanganan, juga akan digunakan untuk program pengendalian kebakaran, termasuk di dalamnya anggaran program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) serta Program Pertanian menetap. Dikatakannya pula dalam program pengendalian kebakaran hutan, lahan dan perkarangan, Pemerintah lebih memfokuskan pada pemanfaatan lahan terlantar. Pasalnya, berdasarkan hasil survey kebakaran lahan tahun lalu, diketahui bahwa dari seluruh lahan yang terbakar, hampir 80 persennya merupakan lahan terlantar yang sengaja maupun yang tidak sengaja di tinggal petani atau peladang. “Tahun lalu, 80 persen lahan terbakar adalah lahan terlantar. Karena itu, tahun ini pemerintah lebih memprogramkan pada pemanfaatan lahan “, jelas Moses di ruang kerjanya, Kamis (21/2).
Lanjutnya, akan dilaksanakan berbagai kegiatan yang tujuannya memberi pengertian dan pengetahuan bagaimana cara memanfaatkan lahan terlantar baik bagi petani, peladang, peternak serta seluruh masyarakat. Adapun macam kegiatan, diantaranya adalah memberikan berbagai pelatihan bagi kelompok pengendali kebakaran, pengembangan ternak hewan baik itu, sapi ayam, dan babi. Penyerahan bantuan berupa herbisida dan hand traktor hingga pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berhasil memanfaatkan lahan terlantar.
“Selain rencana aksi dari Pemerintah Pusat, Kabupaten/ Kota diwajibkan menyumbangkan rencana aksinya masing-masing, dengan menyesuaikan kondisi daerah. Dan untuk menfinalkan rencana pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebakaran tahun ini, kami akan melakukan rapat bersama pada tanggal 3-4 Maret”, jelas Moses.
Ditambahkannya, dalam program tersebut seluruh kabupaten wajib menyumbangkan dana program dari APBD daerahnya masing-masing. Namun sampai saat ini, masih ada beberapa kabupaten yang belum menyerahkannya. Karenanya dia mengharapkan, sebelum rapat kerja bersama yang dipimpin Gubernur terlaksana, seluruh Kabupaten/Kota telah menyerahkan dananya. (**)
Langganan:
Postingan (Atom)